pp no 32 tahun 1996. 5410, LL SETNEG : 36 HLM. pp no 32 tahun 1996

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP). 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; – Peraturan DPR RI No. Tipe Dokumen. 3720, LL SETNEG : 47 HLM. 419 tahun 1949, PP No. Keppres No. 16 Tahun 1994; PP No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai T. 32, LN. METADATA PERATURAN. 60 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum PP No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas j. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan. 32 Tahun 1996; PP No. Peraturan Pemerintah (PP). 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan PP No. Peraturan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 No 22, Tambahan Lembaran Negara No. GO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Tenaga keperawatan c. Pejabat yang Menetapkan. 1 B. 27 Tahun 1959; UU No. Undang-undang (UU) tentang Pemasyarakatan. 34, LN. 36. Peraturan Perundang-undangan. Permendagri No. ID. 22 Mei 1996. 163, TLN No. 44, LN. 90. NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 8. UU No. Etikolegal - PERATURAN PEMERINTAH NO 32 TAHUN 1996 Tentang TENAGA KESEHATAN. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1992 (23/1992) Tanggal : 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA) Sumber : LN 1992/100; TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pdf Download 3470x Lihat 40x Ukuran 0B. 42, LN. 12 Tahun 1956; UU No. Penindakan. Dicabut dengan : PP No. METADATA PERATURAN. Dasar hukum peraturan ini : UU No. 118, LL SETNEG : 5 HLM. 38 Tahun 2007; PERMENKES No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya MATERI POKOK. 32 Tahun 1996 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5570, LL SETNEG : 36 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 198, TLN No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran . TB Simatupang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. (PP) NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tiga Tahun d. 47 , TLN. Tenaga Kesehatan terdiri dari : (8) tenaga keteknisian medis (meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gizi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, motorik prostetik, teknisi tansfusi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 32 Tahun 1996 dan Kepmenkes No. 1996 ,LL Setkab : 22 HLM. setneg. 5. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan - Menurut Permenkes No. Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Mengingat : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Sumber. 37 Tahun 2003 – Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan. Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 10 Tahun 2008; PP No. Peraturan Walikota Makassar. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tenaga KesehatanNOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tempat Penimbunan Berikat. (2) Ganti rugi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berlaku, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan. U. (PP) NO. Entrepot Tujuan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang. Pemkot. 29, LN. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, yaitu : a) Tenaga Medis : Meliputi dokter dan dokter gigiNOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. 1994 No. (St. ETIKA KELOMPOK 7. 40, LN. Daftar Referensi Bacaan. PP No. 193/2001. 32, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I. pelatihan di bidang kesehatan; c. dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum . Indonesia, Pemerintah Pusat. 1996, LL Setkab : 6 HLM. Tenaga medis. 1973/ , LL Setkab : 6 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Perundang-undangan. 23 tahun 1992, yaitu ”Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan”, sedangkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. Pada saat PP ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Judul. 19 Tahun 2013 . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 32 Tahun 1996: Tahun: 1996: Tentang: PP Tentang Tenaga Kesehatan: Tanggal Ditetapkan: Tanggal Diundangkan: 22 Mei 1996: Berlaku. 19 Tahun 2004; UU No. PPLH Undang-Undang No. 32, LN. Indonesia, Pemerintah Pusat. 30 Tahun 1980; PP No. Judul. Daftar Referensi Bacaan. Pencarian peraturan berdasarkan kata kunci, nama entitas, tahun, jenis dan tema peraturanTENAGA KESEHATAN - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996. 29 Tahun 2004; UU No. PP No. a. Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. 4730, LL SETNEG : 33 HLM. c. 2013. Judul. (PP) NO. 11 Tahun 2002; PP No. T. Tenaga medis yakni mereka yang profesinya dalam bidang medis. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1969 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 32. 18 Tahun 2008, UU No. 1996, LL SETNEG : 19 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Cukai. Mencabut Ketentuan BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB XI, BAB XII, BAB XIII dan BAB XIV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang. 32 Tahun 1996 Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Bentuk Persahaan Negara Perkebunan XV Menjadi. 33 Tahun 2004, PP No. Tenaga kesehatan masyarakat C. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38,. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan. 12 Tahun 2008; UU No. Kerangka PP. 225, TLN No. Begitupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah juga sangat banyak diantaranya PP No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, PP No. 1995 No. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 . Tenaga kefarmasian. 2022/No. Tenaga Kes Masyarakat Epidemiolog,EntomologKes, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes, Sanitarian 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);. Peraturan Pemerintah (PP) No. Tenaga keperawatan c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632); 6. 23 tahun 1992 jo. Permendagri No. Sarana kesehatan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan. (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. 1. 98 Tahun 2000; PP No. PP No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,A. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Judul. TENTANG. 02. Peraturan Pemerintah (PP) No. peraturan pemerintah. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI]PP No. 49, LN. bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai negara kepulauan merupakan sumber daya alam yang perlu dikelola secara terkoordinasiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga. Peraturan Perundang-undangan. 8 Tahun 1981; UU No. 1966/ No 21, TLN No 2803, LL. TENTANG. Peraturan Pemerintah (PP) No. pelatihan di bidang kesehatan; c. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 32 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 1996 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 22 Mei 1996 Tanggal Pengundangan 22 Mei 1996 Tanggal Berlaku 22 Mei 1996 Sumber LN. NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2011, No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII. 19 Tahun 2013 . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Tanah 1996. Sedangkan berdasarkan PP No. 1997. Undang-undang (UU) NO. ID : 4 HLM. 1979/ No. Undang-undang (UU) NO. U. 1996, LL Setkab : 6 HLM. 32. Peraturan Perundang-undangan. 364 Tahun 2003; PERMENKES No. Tenaga keteknisian medis B. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini. Pro. 1960.